2018 Delamanid untuk MDR-TB

Hasil gambar untuk delamanid

 

DELAMANID  UNTUK  MDR-TB

fx. wikan indrarto*)

Penambahan dua jenis obat baru, yaitu bedaquiline dan delamanid, untuk pengobatan kasus TB yang resistan terhadap obat (MDR-TB) telah menjanjikan untuk populasi, di mana tingkat keberhasilan pengobatan tetap rendah secara konsisten.

 

Hasil gambar untuk delamanid

 

Setelah proses persetujuan dipercepat oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat pada bulan Desember 2012 untuk bedaquiline dan persetujuan bersyarat dari European Medicine Agency (EMA) pada bulan Desember 2013 untuk delamanid, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan rekomendasi bersyarat untuk penggunaan kedua obat tersebut, dalam dua dokumen panduan kebijakan sementara, yang diterbitkan masing-masing pada tahun 2013 dan 2014. Meskipun data dari uji klinik fase III belum tersedia, data tambahan tentang keamanan dan efektivitas bedaquiline telah tersedia sejak rekomendasi ini beredar luas. Demikian pula, hasil dari dua penelitian yang menilai farmakokinetik, keamanan, dan tolerabilitas delamanid pada pasien anak dengan MDR-TB juga telah tersedia.

 

Hasil gambar untuk delamanid

 

Pernyataan (Position Statement) WHO tentang penggunaan delamanid dalam pengobatan MDR-TB telah dilakukan sebagai tanggapan terhadap data akhir dari uji klinik fase III, multisenter, acak, double-blind , dan terkontrol plasebo untuk mengevaluasi keamanan dan kemanjuran delamanid (Trial # 242-09-213, selanjutnya disebut sebagai ‘Uji 213’). Data Uji 213 terakhir dirilis pada akhir November 2017 oleh produsen (Otsuka Pharmaceutical, Jepang) kepada WHO dan kepada European Medicines Authority (EMA) sesuai dengan persyaratan dan peraturan internal EMA.

 

Hasil gambar untuk delamanid

 

WHO melakukan kajian (external expert review) yang dilakukan secara cepat terhadap data Uji 213 pada awal Desember 2017, untuk menilai implikasi hasil penelitian pada panduan kebijakan MDR-TB sementara 2014 dan 2016. Namun demikian, data dari penelitian observasional yang sedang berlangsung menggunakan delamanid belum tersedia secara memadai untuk dikaji.

Oleh sebab itu, pada Senin, 15 Januari 2018 di Geneva, Swiss, WHO Global Tuberculosis Programme merilis sebuah ‘Position Statement’ tentang penggunaan delamanid dalam pengobatan MDR-TB. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada ‘the 48th UNION World Conference on Lung Health, di Meksiko oleh Otsuka Pharmaceutical. Penelitian pengobatan MDR-TB tersebut adalah yang pertama yang pernah ada, sehingga penyelesaian, laporan dan temuannya sangat ditunggu-tunggu, sebagaimana ditregaskan oleh Dr. Tereza Kasaeva, Direktur Program TB Global. Penelitian tersebut dilakukan dengan standar ilmiah yang tinggi, dipandu oleh protokol penelitian yang luas dan terperinci. Selain itu, dilakukan dengan distribusi geografis yang luas dengan lokasi penelitian di tujuh negara (Estonia, Latvia, Lithuania, Republik Moldova, Peru, Filipina, dan Afrika Selatan).

 

Hasil gambar untuk delamanid

 

Subyek penelitian klinis ini diberikan delamanid atau plasebo selama enam bulan, yang ditambahkan ke dalam rejimen MDR-TB yang telah digunakan. Secara keseluruhan, tingkat penyembuhan dan mortalitas serupa pada subyek uji klinis yang menerima delamanid dan pada mereka yang menerima plasebo dengan rejimen MDR-TB. Tidak ada masalah dalam hal keamanan obat, sehingga memberikan jaminan keamanan delamanid, terhadap banyak obat TB lini kedua lainnya, yang telah digunakan untuk pengobatan TB-MDR.

 

Hasil gambar untuk delamanid

 

WHO merekomendasikan untuk hanya menambahkan delamanid ke rejimen MDR-TB yang lebih lama, ketika terjadi ketidaktoleranan atau resistansi terhadap obat, sehingga membutuhkan perubahan rejimen. Penelitian klinis pada MDR-TB terkenal kompleks dan sulit dilakukan, sebagaimana dijelaskan Dr. Karin Weyer, Koordinator Laboratorium, Diagnostik dan Ketahanan Obat pada Program TB Global. Oleh karena itu semua pihak yang terlibat, terutama pasien MDR-TB yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian yang penting dan harus dilanjutkan ini.

Delamanid harus dipertahankan tetap berada di dalam pedoman TB nasional, daftar obat esensial nasional dan opsi pengadaan, meskipun algoritma pengobatan MDR-TB masih perlu direvisi, sesuai dengan hasil penelitian terbaru. WHO saat ini juga melakukan tinjauan yang dipercepat, dari hasil sementara Stage 1 of the Standardised Treatment Regimen of Anti-TB Drugs for Patients with MDR-TB (STREAM), sebuah uji klinik terkontrol fase III lainnya, yang membandingkan rejimen MDR-TB yang lebih pendek yang dirancang sesuai dengan rekomendasi WHO.

 

Hasil gambar untuk delamanid

 

Dengan adanya tinjauan yang dipercepat dari dua uji klinis ini, WHO akan melakukan kajian ekstensif terhadap pedoman kebijakan MDR-TB tahun 2018 ini. Hal ini akan mencakup tinjauan data observasi untuk bedaquiline, delamanid dan rejimen MDR-TB yang lebih pendek, serta penilaian ulang peran obat lini kedua dalam rejimen MDR-TB berdasarkan pada data pasien dan laboratorium terbaru.

 

Hasil gambar untuk delamanid

 

MDR-TB perlu diantisipasi secara paripurna, agar tidak semakin meningkat dan mematikan. Sudahkah kita terlibat?

Dr. Priyander Sekian

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

*) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA : 081227280161,

 

Advertisements

2018 Hari Kemanusiaan Sedunia

 

Hasil gambar untuk world humanitarian day 2018 theme

 

HARI  KEMANUSIAAN  SEDUNIA

fx. wikan indrarto*)

 

Setiap tahun pada tanggal 19 Agustus, dirayakan sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day). Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Médecins Sans Frontières (MSF), Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa (UNOG), memberi apresiasi penuh atas peran dan aktivitas yang telah dilakukan oleh para relawan kemanusiaan. Apa yang perlu disadari?

 

Gambar terkait

 

Keadaan darurat menyebabkan penderitaan luar biasa bagi jutaan orang, biasanya adalah orang termiskin, paling terpinggirkan dan rentan, di berbagai penjuru dunia. Relawan bantuan kemanusiaan, termasuk relawan kesehatan, berusaha untuk memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa para korban dan bahkan juga proses rehabilitasi jangka panjang, kepada masyarakat yang terkena bencana. Relawan bekerja tanpa memandang di mana para korban berada dan tanpa diskriminasi korban berdasarkan kebangsaan, kelompok sosial, agama, jenis kelamin, ras atau faktor lainnya.

 

Hasil gambar untuk world humanitarian day 2018 theme

 

Pada Hari Kemanusiaan Sedunia 2018 dikampanyekan kepada sebanyak mungkin orang, untuk bergabung dengan gerakan #NotATarget. Selain itu, juga menuntut para pemimpin dunia melakukan segala daya untuk melindungi semua warga sipil dan relawan kesehatan dalam konflik bersenjata. “Kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan serangan bersenjata terhadap relawan kesehatan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hak itu.” Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.

 

Hasil gambar untuk world humanitarian day 2018 theme

 

Wabah penyakit, peperangan, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya yang terjadi di seluruh dunia, telah mengancam kehidupan dan kesehatan jutaan orang. Di dalam tragedi tersebut, ribuan relawan kemanusiaan telah memberikan bantuan yang tidak ternilai. Tanggal 19 Agustus telah dipilih oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2008, untuk memperingati karya gemilang para relawan kemanusiaan. Alasannya adalah karena pada tanggal tersebut, 22 orang karyawan PBB, termasuk Utusan Khusus Sekjen PBB Tuan Sergio Vieira de Mello, tewas dalam serangan bom bunuh diri pada tahun 2003 di Baghdad, Irak.

 

Hasil gambar untuk world humanitarian day 2018 theme

 

Relawan kemanusiaan sering kali dilupakan jasanya. Pada hal mereka tidak hanya bekerja di tempat paling buruk di dunia, di suhu lingkungan yang ekstrim, seperti panasnya lahar gunung berapi, dinginnya salju, ataupun keringnya udara, tetapi juga terancam oleh penyakit menular, peluru nyasar atau ancaman ganasnya medan di tempat-tempat berbahaya. Di sanalah mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu kaum miskin, pengungsi korban perang atau bencana alam, tanpa memandang apa pun ras, kebangsaan, agama atau aliran politiknya, dengan netralitas yang total.

 

Hasil gambar untuk world humanitarian day 2018 theme

 

Pada tahun 2014 dan 2015, secara global terdapat 594 serangan bersenjata di 19 negara yang sedang menghadapi keadaan darurat. Serangan kepada relawan kesehatan tersebut menyebabkan 959 orang meninggal dan 1.561 orang luka-luka, 63% serangan mengenai fasilitas perawatan kesehatan, 26%  serangan meleset mengenai  relawan kesehatan, dan 62% serangan dengan sengaja ditujukan kepada relawan kesehatan. Data Januari sampai Maret 2017 mencatat terjadinya 88 kali serangan bersenjata, 80 orang relawan kesehatan meninggal dunia dan 81 orang terluka. Sejak tragedi 19 Agustus 2003 di Irak itu, lebih dari 4.000 relawan lainnya telah tewas, terluka, ditahan atau diculik. Angka tersebut berarti rata-rata 300 orang relawan yang merupakan sesama manusia dengan para pengungsi, telah terbunuh, ditahan atau cedera setiap tahun.

 

Penduduk sipil dan pengungsi di zona konflik bersenjata juga terus terbunuh dan menjadi cacat, baik karena tindakan sengaja atau dalam serangan bersenjata sembarangan. Tahun 2017 lalu, PBB mencatat kematian atau cedera lebih dari 26.000 warga sipil, dalam serangan bersenjata di hanya di enam Negara, yaitu Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Irak, Somalia, dan Yaman.

 

Hasil gambar untuk world humanitarian day 2018 theme

 

Di seluruh dunia, konflik bersenjata dan bencana alam memaksa sekitar 65 juta orang mengungsi dari rumah mereka, Selain itu, banyak anak direkrut oleh sekelompok orang bersenjata dan digunakan untuk berperang, bahkan perempuan diperbudak, disalahgunakan dan dipermalukan. Ketika relawan kemanusiaan mengirim bantuan logistik dan relawan medis menyediakan layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, justru para relawan itu terlalu sering dijadikan target sasaran tembakan senjata, atau diperlakukan sebagai musuh yang mengancam.

 

Hasil gambar untuk world humanitarian day 2018 theme

 

Hari Kemanusiaan Sedunia 19 Agustus dirancang untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, bagi para petugas kesehatan dan relawan kemanusiaan yang telah gugur, diculik atau terluka saat mereka bertugas. Selain itu, juga memotivasi panggilan baru untuk generasi relawan penerus dalam gerakan #NotATarget. Pada prinsipnya, hari tersebut adalah momentum perayaan manusia membantu sesamanya (people helping people).

Sudahkah kita secara pribadi ataupun berkelompok, berbuat sesuatu untuk sesama kita?

PB IDI Sekian

Yogyakarta, 20 Agustus 2017

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pernah menjadi relawan kesehatan saat bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. WA: 081227280161,

2018 Dokter Merdeka

 

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu

 

DOKTER   MERDEKA

fx. wikan indrarto*)

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Soekarno dan Hatta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Sejak itu Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Apakah saat ini profesi dokter sudah merdeka atau masih mengalami penjajahan?

 

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu

 

Profesi dokter yang bebas merdeka adalah saat dokter dapat memberikan layanan medis paripurna, baik dalam aspek preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, kepada para pasiennya. Era layanan dokter merdeka seperti itu disebut era ‘fee for service’, karena dokter akan menerima ‘honorarium’ dari para pasien, sebagai bentuk penghormatan pasien atas layanan medis, setelah selesai diberikan oleh dokter. Dampak buruk era pembiayaan layanan medis yang disebut ‘retrosepktif’ atau dibayar di belakang tersebut, adalah semakin mahalnya biaya layanan medis, sejalan dengan berkembangnya iptekdok yang semakin pesat. Tentu tidak semua pasien akan terus menerus mampu mengikuti peningkatan biaya layanan medis, yang pada umumnya selalu merangkak naik.

 

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu

 

Era tersebut di Indonesia selesai, setelah berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Hal ini karena pola penjaminan biaya layanan pasien pada era JKN telah berubah, yaitu sekarang bersifat ‘prospektif.’ Dalam hal ini penentuan besaran biaya layanan dokternya di depan, yaitu sebelum layanan medis dilakukan, meskipun pencairan klaim atau pembayarannya tetap dilakukan setelah layanan medis selesai.

 

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu

 

Dengan ini dokter menjadi salah satu profesi yang dianggap masih terbelenggu dan belum merdeka, karena kebebasan profesinya belum terwujud, terutama saat memberikan layanan medis kepada pasien peserta JKN. Pada hal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan jumlah peserta JKN akan meningkat hingga 257 juta orang pada tahun 2019. Pada 1 Juli 2018 lalu, peserta JKN telah mencapai 199 juta jiwa atau sekitar 80 persen dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia.

 

Merdeka bagi profesi dokter adalah sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012, khususnya Pasal 3. ‘Proklamasi kemerdekaan dokter Indonesia’ tersebut menegaskan bahwa, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Oleh sebab itu, merdeka menurut pemahaman sebagian para dokter adalah meliputi merdeka menulis diagnosis seperti yang diajarkan saat kuliah, merdeka menulis resep obat tanpa kawatir plafon jebol, merdeka mengerjakan tindakan medis tanpa dituduh ‘fraud’, dan merdeka dari kekawatiran klaim tidak akan cair.

 

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu

 

Dalam buku ‘Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno’ yang ditulis Asvi Warman Adam, Presiden Soekarno menegaskan bahwa sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yang disebut Trisakti. Dalam hal ini berarti berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Bagi para dokter, merdeka seharusnya memiliki tetrasakti, yaitu 4 buah pilar kemerdekaan yang bertanggungjawab, tetapi tidak boleh mutlak bebas, yaitu di bidang politik, ekonomi, budaya dan etika.

 

Kemerdekaan yang bertanggung jawab di bidang politik, harus dimaknai bahwa para dokter dapat ikut berperan dalam menentukan kebijakan dan sistem yang berlaku, baik dalam hal pendidikan kedokteran maupun pelayanan kesehatan nasional Indonesia. Dalam bidang ekonomi berarti bahwa para dokter wajib terlibat dalam penentuan dan pengembangan sistem pembiayaan layanan medis yang efektif dan efisien. Dalam bidang budaya berarti bahwa para dokter mampu ambil bagian dalam pembentukan budaya hidup sehat (lifestyle) di dalam masyarakat, agar sebanyak mungkin warga masyarakat yang menjadi tidak mudah sakit.

 

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu

 

Kemerdekaan yang bertanggung jawab di bidang etika, sebenarnya berarti bahwa para dokter mampu bertindak profesioal, yang dilandasi oleh 3 jenis dasar moral ataupun prinsip bioetika. Hal ini sudah ditegaskan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012, yaitu para dokter Indonesia wajib untuk berbuat baik (bene­cence), tidak merugikan (non male­cence), menghargai otonomi pasien (autonomy), dan berlaku adil (justice). Untuk itu, para dokter Indonesia seyogyanya memiliki keseluruhan kualitas dasariah manusia yang baik dan bijaksana, yaitu sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial, kesejawatan dan cinta tanah air Indonesia.

 

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu

 

Dalam UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, khususnya Pasal 1 Angka 12, menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah satu-satunya organisasi profesi dokter yang sah. Oleh sebab itu, para dokter anggota IDI memiliki kewajiban untuk menghadirkan praktek kedokteran yang baik. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa praktek kedokteran yang baik haruslah bermutu, legal dan etis, agar pasien terlindungi. Dengan demikian, tuntutan kemerdekaan dan kebebasan profesi dokter tidak boleh lagi mutlak sebagaimana dahulu terjadi pada era ‘fee for service’, tetapi harus bersifat pragmatis, realitis dan logis. Dalam hal ini, seharusnya berubah menjadi sebuah tuntutan kemerdekaan yang bertanggungjawab, berasaskan ‘bene­cence’, ‘non male­cence’, ‘autonomy’, dan ‘justice’, sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, dan sistem layanan kesehatan nasional di Indonesia.

 

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu

 

Oleh sebab itu, PB IDI pantas memimpin segenap dokter Indonesia untuk meraih kemerdekaan yang bertanggungjawab, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, maupun etika, dalam era JKN di ndonesia.

Sudahkah kita berpikir cerdas?

Hasil gambar untuk organisasi profesi dokter sesuai uu Sekian

Yogyakarta,  17 Agustus 2018

*) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW

WA : 081227280161,

 

2018 Hari Remaja Internasional

Hasil gambar untuk international youth day 2018

 

HARI   REMAJA   INTERNASIONAL
fx. wikan indrarto*)

 

Pada hari Minggu, 12 Agustus 2018 yang lalu, dirayakan sebagai Hari Remaja Internasional (International Youth Day), dengan tema “ruang aman untuk remaja” (safe spaces for healthy adolescents). Tema ini menekankan kebutuhan guna menciptakan tempat bagi remaja untuk berkembang, mengekspresikan diri, dan merasa nyaman. Ruang aman untuk remaja tersebut dapat bersifat sipil, publik atau digital, asalkan dapat memastikan martabat dan keamanan remaja. Apa yang harus disadari?

 

 

Gambar terkait

 

 

Sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, yaitu menciptakan komunitas yang aman dan berkelanjutan bagi para remaja (Tujuan 11), gerakan ini akan berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan umum mereka (Tujuan 3). Selain itu, memastikan bahwa ruang aman ini bersifat inklusif, sehingga akan mampu memberdayakan para remaja untuk berkontribusi pada perdamaian, pembangunan global, dan kohesi sosial (Tujuan 16).

 

Dewasa ini, para remaja di Eropa lebih sehat daripada sebelumnya, meskipun banyak tantangan masih tetap ada. Misalnya, Eropa termasuk wilayah dengan tingkat bunuh diri remaja tertinggi di dunia. Dengan demikian, memastikan ruang aman selama periode perubahan ini, merupakan langkah penting menuju terciptannya pengalaman positif bagi para remaja di Eropa, yang juga akan mampu mendorong terjadinya gaya hidup sehat (healthy lifestyles).

 

Hasil gambar untuk international youth day 2018

 

Sekitar setengah dari semua masalah kesehatan mental di masa dewasa, ternyata memiliki onset selama atau sebelum masa remaja. Penelitian tentang prilaku anak usia sekolah atau ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC), menemukan bahwa kesejahteraan mental menurun saat remaja, membuat periode usia 10-18 tahun ini adalah waktu yang kritis dalam perkembangan kehidupan seseorang. Remaja perempuan cenderung melaporkan tingkat kesehatan yang dirasakan lebih rendah, kepuasan hidup yang lebih rendah, dan keluhan kesehatan yang lebih sering, daripada remaja laki-laki. Sekitar 34% remaja perempuan atau gadis berusia sekitar 15 tahun di seluruh Eropa, merasa gugup atau stres lebih dari sekali seminggu, dibandingkan dengan hanya 19% remaja laki-laki. Pola gender dalam kesehatan dan kesejahteraan remaja dinilai layak untuk dipertimbangkan, ketika merancang ruang aman untuk remaja.

 

Hasil gambar untuk international youth day 2018

 

Faktor fundamental lain yang berkontribusi pada kesehatan mental remaja adalah dukungan teman sebaya. Bagian utama dari sosialisasi teman sebaya selama masa remaja terjadi dalam konteks sekolah, di mana pengalaman positif telah diidentifikasi sebagai faktor perlindungan terhadap banyak keluhan kesehatan. Sebaliknya, faktor yang terkait dengan kesehatan mental yang buruk termasuk ‘bullying’, kurangnya penerimaan oleh teman sebaya, dan kurangnya dukungan dari guru, harus secepatnya dikoreksi.

 

 

Penelitian HBSC menunjukkan bahwa 34% remaja laki-laki berusia sekitar 11 tahun dan 24% remaja laki-laki berusia 15 tahun telah mengalami gangguan, setidaknya sekali dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, dengan angka yang sedikit lebih rendah terjadi pada remaja perempuan. Ruang untuk berkomunikasi dengan teman sebaya yang bebas dari tekanan dan intimidasi (termasuk cyber-bullying), tentu saja akan memberikan banyak manfaat kesehatan bagi para remaja.

 

Hasil gambar untuk international youth day 2018

 

Komunitas rekan sebaya sebenarnya berfungsi sebagai pendukung penting untuk remaja. Namun demikian, hal tersebut tidak lepas dari tantangan yang tidak ringan. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara waktu yang dihabiskan dengan teman sebaya dan perilaku berisiko, seperti alkohol, penyalahgunaan obat, dan perilaku seksual berisiko. Bahkan di Eropa sekitar 1 dari 10 remaja laki-laki berusia 15 tahun telah mabuk sejak berusia 13 tahun atau lebih muda. Sekitar 25% remaja berusia 15 tahun telah melakukan hubungan seksual, lebih dari 30% remaja tersebut tidak menggunakan segala bentuk alat kontrasepsi, yang berisiko mengakibatkan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.

 

Hasil gambar untuk international youth day 2018

 

Ruang aman untuk remaja tidak hanya harus melindungi mereka dari bahaya, tetapi juga mendorong mereka untuk menjalani gaya hidup aktif, dan membuat pilihan yang sehat. Komunitas yang mencakup aktivitas fisik dan rekreasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan remaja, dapat membantu para remaja menghindari perilaku berisiko. Selain itu, mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka, bahkan mencapai potensi penuh mereka, sehingga bermanfaat bagi remaja itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya.

 

Momentum Hari Remaja Internasional (International Youth Day), mengingatkan kita semua agar menciptakan “ruang aman untuk remaja” (safe spaces for healthy adolescents) di sekitar kita.

 

Sudahkah kita berperan bijak?

Ikut pak Jokowi

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor Sekian

di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

2018 FHC menuju UHC

Hasil gambar untuk free health care

FHC MENUJU UHC

fx. wikan indrarto*)

Kebijakan Perawatan Kesehatan Gratis atau ‘Free Health Care’ (FHC) dirancang untuk dapat membantu tercapainya cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Couverage’ (UHC). Apa yang harus dilakukan?

Pada tahun 2015, PBB mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau ‘Sustainable Development Goals’ (SDG), yang berkomitmen untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya pada tahun 2030. Tujuan ketiga (SDG 3) adalah pembentukan UHC, yaitu memastikan semua orang dapat menggunakan layanan kesehatan yang mereka butuhkan, dengan kualitas yang efektif (sufficient quality to be effective), tanpa menyebabkan kesulitan keuangan. UHC ini mengharuskan setiap negara untuk memperluas jumlah layanan kesehatan yang tercakup, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan jumlah orang yang dijamin, dan memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan.

Hasil gambar untuk free health care

Pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan adalah rumit, karena fakta menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan kesehatan yang dapat meningkatkan cakupan, kesetaraan, kualitas dan perlindungan risiko keuangan secara bersamaan dan pada tingkat yang sama, di negara manapun. Hal ini memaksa pembuat kebijakan untuk membagi alokasi sumber daya finansial. Kriterianya adalah apakah lebih penting bagi masyarakat untuk mencakup lebih banyak orang, menjamin lebih banyak jenis penyakit, meningkatkan pemerataan layanan, atau meningkatkan perlindungan keuangan. Idealnya, kebijakan untuk membagi alokasi sumber daya finansial yang semakin terbatas, membutuhkan pengetahuan tentang preferensi populasi, sebuah pengetahuan yang mungkin tidak cukup memadai dan data yang sangat mungkin terbatas.

Gambar terkait

FHC bertujuan untuk mengurangi hambatan keuangan yang dialami seseorang, ketika mengakses layanan kesehatan. Kebijakan FHC menghilangkan biaya pada satu atau lebih titik layanan kesehatan. Meskipun FHC dapat saja untuk semua jenis layanan dokter, tetapi juga mungkin hanya untuk layanan kesehatan primer saja, untuk kelompok populasi tertentu saja, untuk layanan tertentu bagi semua orang, atau untuk layanan tertentu untuk kelompok populasi tertentu, yang biasanya memiliki kerentanan medis atau ekonomi yang sama.

Hasil gambar untuk free health care

Contoh FHC adalah perawatan antenatal ibu hamil, persalinan yang dibantu petugas kesehatan, operasi caesar, dan layanan kesehatan untuk anak balita atau lansia. Jenis layanan tersebut dipilih, untuk melindungi kelompok warga yang dianggap sangat rentan, dan terutama masyarakat miskin. Kriteria inklusi yang mudah digunakan seperti usia, kehamilan atau area geografis yang sulit, digunakan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan FHC. Program ini tidak menggunakan kriteria pendapatan seseorang atau karakteristik fasilitas kesehatan, untuk menentukan apakah seseorang berhak atas penggratisan tersebut.

Hasil gambar untuk free health care

Dengan memperkenalkan kebijakan FHC, sebenarnya pemerintah secara eksplisit bermaksud untuk membuat kemajuan menuju UHC dalam dua cara. Pertama adalah meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan tertentu, sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Kedua adalah meningkatkan penjaminan dan perlindungan keuangan. Namun demikian, secara implisit kebijakan FHC juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, yang dijamin melalui kebijakan ini.

Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek kunci, karena orang yang memenuhi syarat wajib memahami bahwa mereka berhak atas kebijakan FHC. Dengan tambahan sedikit sumber daya finansial dalam anggaran kesehatan, sebenarnya memadai untuk mendanai FHC. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat kemajuan menuju UHC, meskipun terdapat pemanfaatan beberapa jenis layanan atau ‘trade-off’ yang tak terelakkan.

Hasil gambar untuk free health care

Kebijakan FHC ini mengarah kepada keputusan tentang prioritas jenis layanan kesehatan tertentu atau kelompok populasi khusus. Kebijakan ini membutuhkan keputusan tegas, tentang siapa yang harus menerima perlindungan keuangan dalam FHC, dan dengan demikian secara implisit atau eksplisit, juga menentukan siapa yang tidak akan mendapat manfaat tersebut.

Shrime, Mukhopadhyay dan Alkire (2018) menjelaskan tentang FHC dalam tulisannya yang berjudul ‘Health-system-adapted data envelopment analysis for decision-making in universal health coverage’ dalam ‘Bulletin of the World Health Organization’ 2018;96:393-401. Paling tidak terdapat tiga alat pengambilan keputusan, untuk menentukan nilai atau bobot dari berbagai intervensi layanan kesehatan, baik preventif maupun kuratif.

Hasil gambar untuk free health care

Analisis amplifikasi data efisiensi biaya layanan kesehatan, digunakan untuk pembobotan beberapa jenis kebijakan, memeringkatnya dari nilai rendah ke tinggi, untuk memprioritaskan pilihan yang ada. Vaksinasi pneumokokus memiliki nilai tertinggi (skor: 2,84) pada saat semua hasil demografi dipertimbangkan, tetapi memiliki nilai terendah dalam analisis efektivitas biaya, yaitu US $ 1.160 per kematian balita yang dapat dicegah. Intervensi terbaik berikutnya adalah pengobatan pneumonia dengan obat antibiotika tunggal per oral, vaksinasi campak, pengobatan diare dengan rehidrasi dan suplemen zinc, serta pengobatan tuberkulosis (skor: 1,79 ± 2,75). Kemudian disusul dengan bantuan proses kelahiran melalui bedah caesar (skor: 1,51).

Hasil gambar untuk free health care

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5 mengatur penjaminan biaya layanan operasi katarak, bayi baru lahir melalui operasi bedah caesar, dan rehabilitasi medik, yang merupakan layanan dengan pengeluaran biaya yang cukup besar. Ketiganya mungkin saja akan termasuk dalam FHC pada era JKN, untuk menuju UHC di Indonesia.

Sudahkah kita berpikir cerdas?

Dr. Wikan 2

Sekian

Yogyakarta,  16 Agustus 2018

*) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW

WA : 081227280161,

 

2018 Relawan Saat Bencana

Gambar terkait

 

 

RELAWAN  SAAT BENCANA

fx. wikan indrarto*)

 

Jumlah korban meninggal dunia dalam gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan kekuatan 7 pada Skala Richter pada Minggu, 5 Agustus 20178 meningkat terus, bahkan pada hari Senin, 13 Agustus 2018 sudah tercatat sebanyak 436 orang. Selain itu gempa juga menyebabkan 1.353 orang korban luka-luka, dimana 783 orang luka berat dan 570 orang luka ringan. Apa yang sebaiknya kita lakukan?

 

Hasil gambar untuk ‘The Global Foreign Medical Teams’ (FMT)

 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 menyatakan pemerintah memang belum membuka pintu masuk bantuan dari pihak asing. Oleh karena itu meskipun banyak pihak yang sudah menawarkan bantuan, namun belum disetujui pemerintah. Meskipun demikian, sebaiknya kita mengetahui bahwa ‘The Global Foreign Medical Teams’ (FMT) telah menetapkan standar minimum dan registrasi untuk relawan kesehatan internasional. Kegiatan yang bertema ‘building a global emergency workforce ready to go’, telah diluncurkan pada Jum’at, 10 April 2015. Sistem ini memungkinkan adanya respon yang lebih efektif dan koordinasi dengan lebih baik, antara negara dan wilayah penyedia dan penerima bantuan relawan kesehatan.

 

 

Dalam gerakan tanggap darurat sebelumnya, termasuk bencana gempa bumi di Haiti dan tsunami Asia Selatan dan Tenggara tahun 2004, beberapa tim relawan kesehatan asing datang ke lokasi, tanpa memberitahu pihak berwenang lokal, termasuk di Indonesia, dan tidak berkoordinasi dengan tim kesehatan internasional lainnya. Meskipun mereka sebenarnya memiliki niat baik, namun kadang para relawan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan yang tepat, tidak terbiasa dengan standar sistem internasional, atau membawa peralatan yang tidak pantas, tidak sesuai atau tidak layak dengan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.

 

Hasil gambar untuk relawan kesehatan

 

Sistem yang dikembangkan WHO selama masa tanggap darurat sebelumnya adalah untuk bencana wabah Ebola di Afrika Barat, yang melibatkan hampir 60 tim relawan kesehatan asing, yang dikirim oleh 40 organisasi. Negara yang mengirim relawan di 72 pusat pengobatan Ebola di 3 negara di Afrika Barat, meliputi Australia, China, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Ethiopia, Perancis, Jerman, Kenya, Korea, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Rusia, Afrika Selatan, Swedia, Uganda, Inggris dan Amerika Serikat. Perawatan pasien Ebola di berbagai negara ini mengingatkan kita semua, akan perlunya pengetahuan medis yang harus selalu diperbaharui dan peralatan kesehatan yang modern, karena para relawan kesehatan juga memiliki risiko besar tertular wabah atau korban bencana alam susulan.

 

Hasil gambar untuk relawan kesehatan

 

Setiap dokter, perawat atau paramedis yang datang dari negara lain atau wilayah lain dalam keadaan darurat medis, wajib datang sebagai sebuah tim relawan. Tim itu harus memiliki kualitas, pelatihan dan peralatan atau perlengkapan yang memadai, sehingga dapat merespon masalah dengan baik, bukan malahan menjadi beban bagi sistem kesehatan nasional atau lokal setempat. Tim harus bekerja secara swasembada, memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar minimum yang dapat diterima secara internasional. Tim relawan kesehatan dapat berasal dari instansi pemerintah, RS swasta, LSM, militer dan organisasi nirlaba internasional seperti Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah. Relawan wajib terlatih, bekerja sesuai dengan standar minimum internasional, datang dan bekerja secara mandiri, sehingga tidak membebani sistem kesehatan nasional atau lokal setempat.

 

Hasil gambar untuk relawan kesehatan

 

Tujuan registrasi tim relawan kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan, meningkatkan koordinasi, dan memberikan respon tepat waktu kepada negara atau wilayah yang terkena dampak bencana. Selain itu, juga sebagai forum peningkatan kualitas, dengan mengembangkan standar minimum dan bimbingan praktek terbaik, juga menciptakan sebuah forum untuk interaksi antara penyedia tim dan negara atau wilayah penerima. Dalam hal ini, juga termasuk memungkinkan otoritas negara atau wilayah untuk menginformasikan kepada tim relawan yang datang, tentang standar pelayanan (SOP) dan persyaratan untuk akses ke negara atau wilayah mereka dalam keadaan darurat, misalnya aturan tentang impor obat dan alat kesehatan, pendaftaran dokter, dan lainnya.

 

Hasil gambar untuk relawan kesehatan

 

Sejarah tim relawan kesehatan memang berhubungan dengan kasus trauma atau luka  karena bencana alam seperti gempa bumi, dan berfokus pada tindakan operatif bedah. Namun demikian, bencana wabah Ebola di Afrika Barat telah membuktikan bahwa diperlukan juga ketrampilan medis dalam penanggulangan bencana karena wabah penyakit non bedah. Wabah Ebola ini berawal di Guinea pada bulan Desember 2013 dan kemudian menyebar ke Liberia dan Sierra Leone. Relawan kesehatan untuk wabah Ebola ini merupakan kegiatan penyebaran tim terbesar untuk sebuah wabah penyakit, yaitu mencapai 58 tim, bandingkan dengan 151 tim saat terjadi Topan Haiyan di Filipina pada bulan November 2013, dan hampir 300 tim saat terjadi gempa bumi di Haiti Januari 2010.

 

Hasil gambar untuk relawan kesehatan

 

Dengan adanya kasus bencana wabah Ebola, persyaratan tim relawan kesehatan untuk tanggap darurat kesehatan menjadi meningkat lebih luas, dari yang dibutuhkan selama ini, yaitu ketrampilan dalam kasus trauma dan bedah. Ke depan, ketrampilan relawan medis juga harus mencakup kemampuan untuk merawat korban penyakit seperti kolera, Shigella dan Ebola, serta tim untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak banjir, gempa bumi, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan berkepanjangan seperti kelaparan.

 

Hasil gambar untuk relawan kesehatan

 

Tim relawan bekerja sesuai pedoman dalam ‘Classification and Minimum Standards for Foreign Medical Teams’. Klasifikasi dan standar minimum ini diterbitkan pada pertengahan 2013 yang untuk pertama kalinya digunakan pada November 2013, saat bencana topan Haiyan di Filipina. Kementrian Kesehatan Filipina telah mengkoordinasikan penyebaran 151 tim relawan dengan baik, dan bahkan mampu menemukan sistem dan klasifikasi yang baru, sesuai dengan tujuan pengerahan relawan kesehatan.

 

Hasil gambar untuk relawan kesehatan

 

Korban bencana gempa bumi, termasuk di Lombok NTB, rata-rata mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang akibat reruntuhan bangunan. Kesulitan para relawan biasanya terkait gempa susulan yang masih sering berlangsung, juga terganggunya sistem dan fasilitas kesehatan setempat. Oleh karena itu, setiap orang diingatkan untuk tergerak menjadi relawan kesehatan yang terkoordinasi baik.

Sudahkah kita siap?

 

Ikut pak Jokowi Sekian

Yogyakarta, 7 Agustus 2018

*) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA : 081227280161,

 

2018 Audit Medis JKN

Hasil gambar untuk jkn

 

AUDIT  MEDIS  JKN

fx. wikan indrarto*)

 

Peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disebut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) No 2, 3, dan 5 menjadi perdebatan terkait mutu layanan medis. Permenkes no 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, telah mengatur kegiatan audit medis, untuk menjamin mutu layanan dokter. Apa yang harus dilakukan?

 

Hasil gambar untuk jkn

 

Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional, terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, dengan menggunakan rekam medis, yang dilaksanakan oleh profesi medis. Tujuan audit medis adalah tercapainya pelayanan prima di rumah sakit, dengan peningkatan mutu dan standarisasi. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, kegiatan tersebut terkait dengan pasal 37-38 Permenkes 71/2013 tentang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang juga bertugas mengadakan ‘utilization review’ dan audit medis. Pada pasal 17 Permenkes 36/2015 tentang Pencegahan Fraud dalam JKN, dinyatakan bahwa Pengembangan Budaya Pencegahan Kecurangan dalam JKN, dilakukan juga dengan audit medis.

 

Hasil gambar untuk audit medis permenkes

 

Ketiga Perdirjampelkes tersebut mengatur penjaminan layanan katarak, bayi baru lahir dengan operasi bedah caesar, dan rehabilitasi medik, yang merupakan layanan dengan pengeluaran biaya yang cukup besar. Operasi katarak mencapai Rp. 2,6 triliun, bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah dari paket ibunya sekitar Rp. 1,1 triliun dan layanan fisioterapi pada program rehabilitasi medik mencapai Rp. 960 miliar. Angka itu melebihi kasus katastropik, seperti jantung dan gagal ginjal, sehingga ketiga layanan tersebut memiliki batasan baru dalam Perdirjampelkes, yang dapat menghasilkan efisiensi mencapai Rp. 360 miliar.

 

Perdirjampelkes dipandang sebaliknya oleh perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk, SpM(K), karena jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan Perdirjampelkes karena resiko kematian bayi akan meningkat, dan hak hidup untuk bayi akan berkurang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik karena pasien menjadi harus mengeluarkan biaya sendiri, untuk membiayai pengobatannya tersebut.

 

Hasil gambar untuk katarak

 

Ramke (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172342, 2017) dalam tulisannya berjudul ‘Effective cataract surgical coverage: an indicator for measuring quality-of-care in the context of universal health coverage’, menjelaskan tentang cara menentukan efektivitas cakupan layanan bedah katarak, yaitu pengukuran ketajaman visual sebelum operasi. Dengan demikian, indikasi operasi katarak berdasarkan pengukuran ketajaman visual sebelum operasi, memang harus ditetapkan dalam kesepakatan. Selain itu, juga dilakukan pengaturan prioritas tindakan operasi, yaitu diutamakan pada pasien katarak yang menuju kebutaan, dengan ketajaman visual minimal 6/18.

 

Gambar terkait

 

WHO (2015) mengkategorikan negara dengan angka operasi caesar di bawah 10% sebagai “underused,” 10-15% dianggap “adequate”, dan di atas 15% sebagai “overused”. Dr. Marleen Temmerman, Direktur Departemen Kesehatan Reproduksi WHO mengungkapkan, bahwa ketika tingkat operasi caesar meningkat sampai 10%, jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir menurun, tetapi ketika tingkatnya di atas 10%, tidak ada bukti pengaruh pada kematian ibu dan bayi baru lahir. Data ini menyoroti peran operasi caesar dalam menyelamatkan kehidupan ibu dan bayi baru lahir. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 di Indonesia menunjukkan kelahiran dengan operasi caesar sebesar 9,8% dari total 49.603 kelahiran sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013.

 

Hasil gambar untuk caesar operasi

 

Pada periode dari Januari 2017 sampai Maret 2018, persentase kasus operasi caesar sekitar 45% di RS tipe C, B dan A, tetapi bahkan sampai 67% di RS tipe D, dari total persalinan. Persentase kasus bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah adalah sebesar 18% dari seluruh kasus persalinan. Dengan demikian, persentase operasi caesar di Indonesia harus dipertahankan tetap ideal. Bagi bayi baru lahir yang sehat, di beberapa wilayah selama ini memang sudah berjalan paket layanan rawat gabung antara bayi dan ibu, sehingga wajar bila penjaminan biaya adalah untuk persalinan ibu saja. Namun demikian, bagi bayi baru lahir dengan kondisi perlu pelayanan khusus, maka penjaminan biaya adalah terpisah dengan ibunya, tidak tergantung dari metode persalinannya.

 

Hasil gambar untuk rehabilitasi medik

 

Rehabilitasi medik adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (SpRM)  bertindak sebagai koordinator tim. Saat ini pelayanan rehabilitasi medik yang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah 2 kali seminggu (8 kali sebulan), sesuai dengan kemampuan finansial BPJS Kesehatan.

 

Hasil gambar untuk audit medis permenkes

 

PB IDI pantas mendorong segenap dokter dalam Komite Medik di semua RS, untuk melakukan audit medis dengan tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk menekan terjadinya ‘overdiagnosis’ dan ‘overused’ layanan dokter. Selama ini, proses audit medis di RS dalam satu tahun, hanya dilakukan untuk minimal 3 kasus penting, atau atas para pasien yang meninggal, tetapi rasanya belum pernah dilakukan audit medis dari sudut pandang program layanan yang lebih luas.

 

Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) untuk segenap dokter di Indonesia, sudah berlangsung dengan sangat baik dalam koordinasi PB IDI, sehingga rasanya dapat ditiru untuk penyelenggaraan audit medis atas layanan dokter. Audit medis yang terkoordinasi secara baik oleh PB IDI seperti ini sangat diperlukan, tidak hanya atas 3 jenis layanan dokter di atas, karena pola penjaminan biaya layanan pasien pada era JKN telah berubah, yaitu sekarang bersifat prospektif.

 

Hasil gambar untuk biaya layanan kesehatan

 

Tentu harus ada kesadaran dan kesepahaman semua pihak, untuk keberlanjutan program JKN, terkait sumberdaya finansial yang semakin terbatas. Proses audit medis harus jauh dari sisi “menang-kalah” atau “untung-rugi” antar pihak, karena pada dasarnya yang kita kelola adalah mutu layanan medis dan uang negara, bukan uang korporasi.

Sudahkah kita berpikir cerdas?

 

dr Wikan 6 Sekian

Yogyakarta,  13 Agustus 2018

*) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW

WA : 081227280161,